Pengadilan Arbitrase Nizhny Novgorod menagih €3 juta dari perusahaan Jerman Schottel atas peralatan kapal yang tidak dikirim. Sengketa ini menjadi contoh nyata bagaimana sanksi ekonomi ditafsirkan oleh pengadilan dalam konteks kewajiban komersial.
Galangan Kapal Oka menandatangani kontrak dengan Schottel untuk pengiriman unit pendorong azimuth dan peralatan terkait pada tahun 2021–2022. Perusahaan Jerman menerima pembayaran di muka, tetapi kewajiban tidak dipenuhi. Atas klaim pengembalian dana setelah pemutusan kontrak, tergugat menyatakan bahwa keterlambatan disebabkan oleh "keadaan kahar" — sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia.
Namun, pengadilan menolak argumen ini. Pembatasan ekonomi, sebagaimana dinyatakan pengadilan, merupakan elemen risiko bisnis dan tidak membebaskan dari kewajiban kontrak. Force majeure mengandaikan ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak karena keadaan objektif, dan sanksi itu sendiri tidak termasuk dalam daftar ini.
Sebelumnya, galangan kapal berusaha menyita aset Schottel di Rusia, tetapi permintaan ini tidak dikabulkan. Meskipun demikian, penagihan jumlah kontrak menjadi hasil penting bagi perusahaan Rusia. Keputusan ini menekankan perlunya mempertimbangkan risiko sanksi saat menandatangani kontrak internasional dan menyertakan mekanisme perlindungan yang jelas di dalamnya.
Kasus ini mengingatkan bisnis: force majeure bukanlah alasan universal. Perusahaan yang berbisnis di bawah sanksi harus merencanakan kondisi fleksibel dalam kontrak sejak awal untuk meminimalkan risiko dan menghindari perselisihan.
Komentar
0Belum ada komentar.
Masuk untuk ikut berdiskusi.