RUU No. 1192006-8 telah diajukan ke Duma Negara. Saat ini masih dalam tahap peninjauan awal, perumusannya mungkin masih berubah, tetapi logikanya sudah jelas. Dan ini jauh lebih luas dari sekadar perubahan pada KKT (mesin kasir).
Ini bukan tentang mesin kasir. Ini tentang bagaimana bisnis akan terlihat bagi sistem perpajakan.


🔄 Bagaimana keadaannya sekarang dan apa yang berubah

‣ Saat ini modelnya seperti ini: uang berjalan terpisah, tanda terima dibuat terpisah, dan otoritas pajak mencocokkannya setelahnya.
‣ Akan berbeda: pembayaran, tanda terima, dan informasi pajak digabungkan menjadi satu rantai.

Kesenjangan antara pembayaran dan tanda terima praktis menghilang.

🏦 Bank menjadi bagian dari pengawasan pajak

Menurut rancangan undang-undang, bank mulai mentransmisikan informasi tentang transaksi non-tunai ke Layanan Pajak Federal (FNS), termasuk pengidentifikasi dan, dalam beberapa kasus, NPWP para peserta penyelesaian.

Ini berarti satu hal sederhana: otoritas pajak tidak hanya melihat tanda terima, tetapi juga fakta pergerakan uang itu sendiri. Pengawasan dimulai bukan dari tanda terima, tetapi dari pembayaran. Jika sebelumnya Anda dapat menerima pembayaran dan tidak mengeluarkan tanda terima, sekarang kesenjangan seperti itu menjadi terlihat secara teknis dengan segera.

🧾 Tanda terima bukan lagi untuk klien

Jika informasi tentang penyelesaian telah ditransmisikan dan dikonfirmasi, tanda terima tidak perlu segera dikeluarkan. Hak klien untuk menerimanya tetap ada. Tetapi intinya berbeda: tanda terima menjadi elemen sistem kontrol, bukan alat interaksi dengan klien. Ini diperlukan oleh sistem, bukan hanya oleh pembeli.

⚠️ Di mana risiko utama bagi bisnis muncul

‣ Dulu kesalahan terlihat seperti ini: lupa mengeluarkan tanda terima, pendapatan tidak cocok, pembayaran dialokasikan ke tempat yang salah. Dan seringkali ini terdeteksi kemudian.
‣ Sekarang: kesalahan dicatat pada saat transaksi. Pembayaran ada, tanda terima ada atau tidak, dan sistem mencocokkannya secara otomatis.
Risiko bergeser dari pemeriksaan ke pekerjaan operasional sehari-hari.


🚫 Daftar Pelanggar KKT

Diperkenalkan daftar perusahaan dan pengusaha perorangan dengan pelanggaran sistematis. Yang penting bukan keberadaan daftar itu sendiri, melainkan konsekuensinya:
• pembatasan penempatan informasi di internet;
• dampak pada penjualan online;
• risiko sewa dan kerja sama dengan platform.


Selain itu, ini menciptakan faktor reputasi yang dapat mempengaruhi interaksi dengan bank, mitra, dan rekanan.

🔗 Kontrol melampaui FNS

Sebagian kontrol dialihkan ke pasar. Penyelenggara perdagangan wajib memeriksa keberadaan KKT pada penyewa dan merespons pelanggaran. Pada dasarnya, bisnis mulai memeriksa bisnis lain, karena risiko menyebar ke seluruh rantai interaksi.

Dalam praktiknya, kontrol tidak lagi terbatas pada FNS dan beralih ke tingkat infrastruktur, mempengaruhi sewa, platform, dan hubungan bisnis.

🔍 Apa yang penting untuk diperiksa sekarang

Bahkan pada tahap rancangan undang-undang, ini sudah menjadi area perhatian. Perlu diperiksa:
• apakah ada kesenjangan antara pembayaran dan tanda terima di semua saluran;
• apakah KKT berfungsi dengan benar untuk pembayaran non-tunai (akuisisi, SBP);
• apakah ada transaksi yang keluar dari sistem umum;
• bagaimana logika diatur untuk badan hukum dan titik penjualan yang berbeda.


Dan pertanyaan utamanya: bagaimana model bisnis Anda terlihat dari sudut pandang sistem perpajakan, bukan dari dalam.

📌 Kesimpulan Utama

Fokus bergeser dari kontrol ke arsitektur sistem di mana setiap transaksi menjadi bagian dari logika umum dan dicocokkan dengan data FNS. Dalam bekerja dengan bisnis, di sinilah risiko utama muncul: bukan dalam pemeriksaan, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Setiap ketidaksesuaian dicatat segera. Dan pertanyaannya sekarang bukan tentang pelaporan, tetapi tentang seberapa baik logika bisnis Anda dapat menahan transparansi ini.