Para pengacara yang menangani kasus pidana di bidang kewirausahaan telah menerima pedoman penting. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia memutuskan bahwa adanya partisipasi negara dalam modal organisasi komersial tidak mengubah sifat hukumnya. Ini berarti penipuan terhadap perusahaan semacam itu harus dikualifikasikan menurut norma-norma khusus tentang kegiatan kewirausahaan, bukan menurut norma-norma umum KUHP Federasi Rusia.
Sekilas tampaknya tidak ada yang revolusioner terjadi: Pasal 159 KUHP tetap tidak berubah. Namun sebenarnya, pengadilan telah mengakhiri praktik kontroversial yang selama bertahun-tahun memberi alasan bagi penyidik dan pengadilan untuk memperberat tanggung jawab dalam sengketa komersial. Jika korbannya adalah perusahaan publik dengan partisipasi negara, tuduhan sering diajukan berdasarkan bagian umum pasal tersebut—misalnya, bagian 4, di mana 'ambang batas masuk' kerugian sangat besar hanya 1 juta rubel, dan tindakan pencegahan jauh lebih berat.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan Konstitusi Federasi Rusia. Adanya partisipasi negara dalam perusahaan tidak boleh secara otomatis berarti penerapan norma yang lebih ketat. Ini menekankan prinsip kesetaraan dan larangan penafsiran ekstensif terhadap hukum pidana. Sekarang akan jauh lebih sulit untuk mengkualifikasikan tindakan pengusaha hanya berdasarkan fakta bahwa perusahaan memiliki saham negara.
Bagi bisnis, ini mengurangi risiko tekanan pidana dalam konflik ekonomi. Pengacara yang membela pengusaha dapat menggunakan keputusan ini sebagai argumen ketika memilih kualifikasi. Putusan No. 43-P/2026 sebenarnya mengingatkan: perselisihan antara subjek kegiatan kewirausahaan bukanlah alasan untuk memperberat tanggung jawab pidana. Partisipasi negara tidak membuat perusahaan menjadi kurang 'komersial'.
Komentar
0Belum ada komentar.